Merindukan Gerald Shur

Opini – Majalah Tempo, 4 Oktober 2007

Pada lari ke mana “kaum reformis” ketika peran nyata mereka dibutuhkan?

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah mimpi kita sedari lama. Telah bertahun-tahun kaum reformis menyuarakan bahwa keberadaan institusi ini begitu mendesaknya dalam memerangi korupsi, tindak kriminal teroganisir, dan kejahatan kemanusiaan luar biasa. Namun, setelah fondasinya dipancangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, seleksi calon pemimpin LPSK kembali dibelit masalah klasik: sepi dari nama-nama terpercaya. Menurut seorang anggota panitia seleksi, dari 100 lebih calon yang mendaftar baru dua yang bobotnya bisa diandalkan.

Ini amat kita sesalkan. Pada lari ke mana mereka yang selama ini meributkan arti penting lembaga ini? Ada di mana “kaum reformis” saat peran nyata mereka dibutuhkan untuk berbuat lebih dari sekadar menyuarakan ide-ide cemerlang di koran?

Kita merindukan sosok Gerald Shur. Dia jaksa hebat yang memprakarsai program perlindungan saksi di Amerika Serikat, WITSEC. Gagasan Shur muncul di akhir tahun 1960-an, suatu masa ketika negeri Abang Sam sengit memerangi kelompok-kelompok mafia yang tak sekedip pun segan membunuh saksi kunci yang bisa menyeret mereka ke bui. Sejak dibidani pada 1970, program ini telah melindungi nyawa 7500 saksi dan 9500 anggota keluarga mereka.

Ini memang kerja besar lagi berat, tapi amatlah strategis. Lihat hasil yang dipetik WITSEC ketika melindungi Philip Tolomeo, kolektor piutang Calabrese—kelompok mafia yang kebrutalannya terkenal di seantero Chicago pada 1978 sampai 1988. Menggelapkan uang bosnya, Tolomeo kabur dengan menggondol setumpuk dokumen penting yang memerinci kegiatan ilegal geng itu. Ia lalu masuk program WITSEC. Berkat kesaksian dan dokumen Tolomeo, dua gembong Calabrese yang lama tak tersentuh hukum berhasil dijebloskan ke bui.

Tapi coba kita bandingkan dengan nasib Vincentius Amin Sutanto, mantan pengendali keuangan Grup Asian Agri. Seperti halnya Tolomeo, Vincent bukan malaikat. Mengaku telah menggelapkan uang perusahaan, ia lalu menjadi peniup-peluit dalam kasus dugaan penggelapan pajak berskala luar biasa di perusahaan milik Sukanto Tanoto itu. Berkat kesaksian dan dokumen bukti yang dia serahkan, suatu kejahatan yang lebih besar boleh jadi bisa dibongkar. Tak cuma itu, uang negara pun mungkin dapat diselamatkan—sedikitnya Rp 800 miliar menurut Direktorat Jenderal Pajak.

Karena nyanyian sumbangnya, Vincent mengaku mendapat teror. Begitu pula anak istrinya. Ironisnya, bukan dilindungi aparat, pengadilan malah menjatuhkan vonis tak masuk akal baginya. Ia dihukum bui 11 tahun, bukan hanya karena terbukti melakukan penggelapan—kejahatan yang ia memang akui—tapi juga pencucian uang yang tak dilakukannya.

Dalam situasi memprihatinkan ini, kita perlu banyak Gerald Shur di daftar calon pemimpin LPSK. Panitia telah mengundurkan tenggat pendaftaran hingga 20 Oktober mendatang dan tengah proaktif berkampanye ke berbagai daerah. Sejalan dengan itu, kami mendesak para tokoh LSM, cendekiawan, dan lainnya, yang selama ini menyandang predikat gagah sebagai pendekar refomasi hukum dan lantang mendesakkan pembentukan LPSK, untuk mempertanggungjawabkan klaim dan tuntutan mereka itu dengan segera ikut mendaftar. Berbagai dalih seperti enggan “dikerjai” dalam uji kelayakan di DPR, mohon maaf, adalah bentuk kecengengan yang tak bisa kami maklumi.

* * *