September 25, 2007
DPR with Integrity, How Possible?
By: Karaniya Dharmasaputra
Research Associate of Transparency International Indonesia
Countries’ experiences have shown that parliament, in fact, could be an alternative in taking pivotal role in combating corruption. This potential, however, is frequently ignored. As we have been seeing in this country, efforts to promote good-governance have been being focused merely on two government branches, the executive and judicative. The reform has not touched the chronic corruption within the parliament.
Theoretically, in a democracy, parliament is an institution where citizens could hang upon their interests of good governance. This relates to the four key roles of legislator, namely to pass laws to control corruption (legislation function), to make sure that government undertakes its authorities with accountability (oversight function), to protect his/her constituents’ interest from the adverse impact of corruption (representation function), and not less important, to create and maintain political-will to fight this illegal and harmful practice.
These strategic positions have been displayed in countries that even belong to the list of the most-corrupt ones in the world. Kenya and Uganda are the two examples.
The Goldenberg Scandal—the 24 trillion shilling embezzlement in the Kenyan Central Bank and the largest corruption case in the Sub-Saharan Africa history—was firstly revealed by two Kenyan members of parliament from the opposition party. Besides, war on corruption in this country cannot be detached from the significant role of the Kombo Commission, the anti-corruption commission in LEGCO (Legislative Council of Kenya) that are named after its highly respected chairman, Musikari Kombo. In 1975, Legislator J.M. Kariuki was even murdered because of his persistent effort to unfold corruption within the government (Matiangi 2006).
As well, Uganda’s history notes the pivotal role of their MPs. Working hand in hand with the press and NGOs, they disclosed the corruption scandals of two powerful ministers, Minister of Basic Education Brigadier General Jim K. Muhwezi and Minister of Finance Sam Kutesa, and then successfully forced them to step down (Smith 2006).
Unfortunately, DPR-RI is not the LEGCO. Instead of being seen as a promising solution, Indonesians perceive their legislators as a source of these illicit practices. The 2006 Global Corruption Barometer of Transparency International Indonesia concluded that majority of the respondents place the legislative as the most corrupt institution in the country. Press has also frequently reported of how bribery and extortion have badly distorted our legislation processes.
But we may never surrender our hope. At least, there are three opportunities that can be explored to formulate any future reforms.
First, any of those currently creeping in the darkness under the DPR benches must be placed on the spotlight. One of the most crucial recommendations is to design the legislation processes as transparent as possible. Now, since the public information system is not available, we can never recognize who MPs supporting or opposing certain clauses in a bill formulation process.
The consensus method that prevails in the current legislation process must be altered to the open-vote system. The lobbying mechanism that is running under the table must be lifted to the transparent-surface by regulating that as what have been done in the United States through the Lobbying Act. From there, we may hope there will be a more concrete reward and punishment mechanism between the legislatures and their constituents.
The second chance emerges from the concept of “multiple veto points”—the distribution of legislation powers onto various centrums. In the American federal government system, for example, Senate, the House of Representatives, and President, share authorities in passing or blocking a bill that makes none of them is able to monopolize. Susan Rose-Ackerman (1999), a professor in law and politics at Yale University, U.S., argues that such system—beside its negative sides e.g. pro status-quo bias—tends to make corruption in the legislation processes becomes so expensive and risky, and at the end, minimizes level of corruption.
In our country, this phenomenon we see through the emergence of the Constitution Court (MK) as an alternative to challenge the DPR’s legislation product (in relation to the Constitution). In this regard, the idea to expanding the Regional Representatives Council’s (DPD) authority is important to support. If we are able to mold DPD as an institution like the U.S. Senate, for instance, DPD potentially becomes a balancing power to DPR that is currently very dominant and corrupt. As a result, the economic law of corruption, we hope, starts talking: competition up, bribery-cost down.
The third possibility to explore is providing support and international network for the MPs who are committed in combating corruption. I believe that such group of MPs does exist, albeit the number is relatively small. One of the networks to be considered is the Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC). Declared in Ottawa, Canada, in 2002, GOPAC is a global web of MPs that provides information, tools, trainings, advocacy, and other efforts in supporting its members in fighting corruption. Engaging the legislatures who has integrity in this network, could increase the incentive, motivation, and technical skills of those MPs to start fighting corruption and cleaning up the DPR itself.
We have long been queasy in watching how our legislators are ethics-blinded. Therefore, the demand to reform our parliament must be pushed immediately.
August 25, 2007
DPR yang Anti-Korupsi, Mungkinkah?
Oleh: Karaniya Dharmasaputra
*) Wartawan Tempo, peneliti tamu Transparency International Indonesia, karaniya@gwu.edu
Pengalaman banyak negara menunjukkan parlemen, sebetulnya, bisa menjadi pilar alternatif dalam pemberantasan korupsi. Sayangnya, potensi ini kerap diabaikan. Seperti yang sedang kita saksikan di tanah air, upaya membenahi tata kelola pemerintahan sampai hari ini masih dipusatkan di dua cabang pemerintahan, yakni lembaga eksekutif dan yudikatif. Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nyaris belum tersentuh reformasi.
Padahal, di atas kertas, dalam sistem demokrasi, parlemen adalah tempat di mana warga negara bisa menggantungkan harapan mereka akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini terkait dengan empat fungsi pokok legislator, yakni: memproduksi undang-undang untuk mengontrol korupsi (fungsi legislasi), memastikan pemerintah menjalankan kewenangannya secara akuntabel (pengawasan), melindungi kepentingan konstituen dari dampak negatif korupsi (representasi), dan yang tak kalah penting, menciptakan kemauan politik untuk memerangi praktek tercela ini.
Tak kurang, posisi strategis ini telah dipertontonkan di negara-negara yang bahkan masuk kategori paling korup sejagat. Kenya dan Uganda adalah contohnya.
Skandal Goldenberg—pembobolan Bank Sentral Kenya senilai 24 triliun shilling dan merupakan kasus korupsi terbesar dalam sejarah Sub-Sahara Afrika —pertama kali dibongkar oleh dua anggota parlemen Kenya (Legislative Council of Kenya, LEGCO) dari partai oposisi. Selain itu, perang melawan korupsi di negara ini tak mungkin dilepaskan dari peran penting Komisi Kombo, komisi anti-korupsi di parlemen yang dinamai menurut ketuanya yang amat disegani, Musikari Kombo. Di tahun 1975, Legislator J.M. Kariuki bahkan sampai dibunuh karena begitu gigih membongkar korupsi di tubuh pemerintahan (Matiangi 2006).
Lembaran sejarah Uganda juga mencatat peran penting anggota parlemen mereka. Bahu membahu bersama pers dan LSM, sejumlah anggota parlemen dari partai oposisi tanpa ampun menelanjangi skandal korupsi dua menteri yang amat berkuasa di negeri itu, Menteri Pendidikan Dasar Brigjen Jim K. Muhwezi dan Menteri Keuangan Sam Kutesa, dan memaksa mereka turun dari jabatannya (Smith 2006).
Sayang seribu sayang, DPR-RI bukanlah LEGCO. Ketimbang dilihat sebagai alternatif solusi, wakil rakyat di Senayan kini dicibir sebagai biang praktek tercela ini. Survey Barometer Korupsi Global 2006 Transparency International Indonesia menyimpulkan mayoritas responden mendudukkan lembaga legislatif sebagai institusi terkorup di seluruh negeri. Liputan pers berkali-kali mengungkap betapa penyuapan dan pemerasan telah sedemikiran rupa membengkokkan proses legislasi di Republik.
Tapi kita tak pernah boleh kehilangan harapan. Setidaknya, ada tiga peluang yang bisa dipertimbangkan buat merumuskan upaya reformasi ke depan.
Pertama, apa yang berlangsung remang-remang di DPR perlu dibuat terang-benderang. Salah satu yang krusial adalah membuat proses legislasi setransparan mungkin. Sekarang, karena tak ada sistem informasi publik yang memadai, kita tak pernah bisa tahu siapa wakil rakyat yang mendukung atau menolak pasal tertentu dalam suatu pembahasan RUU.
Sistem "musyawarah mufakat" yang kini diberlakukan dalam setiap pembahasan RUU pun musti diubah jadi pemungutan suara secara terbuka. Proses lobi yang kini berlangsung di bawah meja harus diangkat ke permukaan dengan meregulasinya, sebagaimana yang dilakukan di Amerika Serikat melalui Lobbying Act. Dari situ, bisa diharapkan tercipta suatu mekanisme insentif dan hukuman yang lebih riil antara wakil rakyat dan konstituennya.
Peluang kedua datang dari konsep "titik veto berganda (multiple veto points),” yakni terdistribusinya kekuasaan legislasi ke dalam berbagai sentrum. Dalam sistem pemerintahan federal Amerika, misalnya, Senat, House of Representative (DPR) dan Presiden berbagi kewenangan dalam pengesahan atau pemblokiran suatu RUU, sehingga tak satupun dari ketiganya bisa memonopoli. Susan Rose-Ackerman (1999), profesor hukum dan politik Universitas Yale, Amerika Serikat, berpendapat sistem ini—di luar sisi negatifnya, misalnya bias pada status quo—cenderung membuat korupsi dalam proses legislasi menjadi sangat mahal dan beresiko, dan pada akhirnya meminimalkan tingkat korupsi.
Di tanah air, fenomena ini kita lihat dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai alternatif untuk menantang keabsahan produk legislasi DPR (yang berkait dengan konstitusi). Dalam hal ini, ide perluasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) penting didukung. Jika kelak berhasil dijadikan sebagai institusi seperti Senat Amerika, misalnya, DPD bisa menjadi kekuatan pengimbang kekuasaan DPR yang kini begitu dominan dan korup. Dari situ, hukum ekonomi-korupsi kita harapkan akan mulai bicara: kompetisi naik, biaya korupsi turun.
Faktor ketiga adalah sokongan dan jaringan internasional bagi anggota DPR yang berkomitmen memerangi korupsi. Saya yakin kaum ini bukan tak ada, meski jumlahnya memang relatif kecil. Salah satu jaringan yang patut dipertimbangkan adalah Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). Dideklarasikan di Ottawa, Kanada, pada 2002 silam, GOPAC merupakan jaringan global anggota parlemen yang menyediakan informasi, perangkat, pelatihan, advokasi, dan berbagai upaya lain untuk menyokong upaya anggotanya memerangi korupsi. Melibatkan wakil rakyat yang masih punya integritas ke dalam jaringan ini, bisa meningkatkan insentif, keberanian dan kemampuan teknis mereka untuk mulai ikut memerangi korupsi, termasuk membersihkan DPR itu sendiri.
Mual sudah kita melihat sepak-terjang para wakil rakyat yang tak lagi peduli etika. Karenanya, tuntutan mereformasi parlemen tak bisa tidak musti segera didesakkan.
* * *
March 18, 2007
The Turning Point: The United States and the Indonesian Communist Backed Coup Attempt of 1965
*) Master of Public Policy Program, George Washington University,
Introduction
At dawn, on October 1, a group of Indonesian soldiers which named itself the “30 September Movement” kidnapped and killed seven Army-anti Communist generals including Army Commander General Ahmad Yani. Defense Minister General A.H. Nasution was also on the target. Yet, the rebels failed to capture and murder him.
The movement announced that they took over the power to anticipate what they called a “General’s coup d’etat” with a plot to topple President Sukarno, the first President of the
The official version of Indonesian history tells that the Indonesian Communist Party, PKI, backed the September Movement. Harian Rakjat, a PKI’s affiliated newspaper, indicated that support before later withdrew it.[2] Indonesians name this coup “G30S/PKI” or “Gestapu;” an acronym of the September 30th Movement of the Indonesian Communist Party.
However, the movement turned out to be an abortive coup. Led by General Suharto, the Army Strategic Reserve (KOSTRAD) and the later second Indonesian president, the Army cracked down the September movement. This backlash was then followed by a brutal massacre of PKI leaders and members across the country. The killings were largely undertaken by Muslim youths under the military’s blessing.
The September movement resulted in the end of Sukarno’s power and the beginning of Suharto’s 32 year militaristic-authoritarian rule over the country. This also became a dramatic reversal point of Indonesia’s foreign relations. Suharto stirred the country away from
The main objective of this paper is to investigate the
· Was there any reasonable proof to support a long speculation that the
· In what level the
· Was there any base for an allegation that in the sake of eliminating communism influence as its top priority,
· What was the
To answer those questions, this paper utilizes primary resources of the
Background
During the Cold War,
Gained its independence in 1945 from the Dutch-British-Japanese colonialism, the infant
President Sukarno played a substantial role in shaping the nation’s leftist orientation. As a founding father of the newborn
* * *
These circumstances laid an important ground for the
In the Statement of Policy NSC 5405 of 1954 the US National Security Council underlined the goal of the
In 1965, this theory had also been terrorizing the
As the PKI’s grip became stronger,
“
Sukarnos’ hostile behaviors toward the
Being ambitious to be a paramount leader of the Afro-Asian nations, Sukarno declared the establishment of what he dubbed the NEFOS, the New Emerging Forces that consisted of developing countries, against the OLDEFOS, the Old Established Forces that meant the
Sukarno grew “the virus” vigorously. Under his blessing, PKI’s influence expanded very fast. In 1965, the communist party claimed having three million members. With the unchallenged President Sukarno’s support, PKI’s members and sympathizers had successfully penetrated into many strategic positions in the central and local government. Borrowing the American intelligence’s assessment, PKI became “the best organized and most dynamic political entity in
As PKI’s aggressiveness mounted, the period of 1964-65 was marked by a rising tide of anti-American outrages.[15] Started in September 1964, mobs protesting the
Less than three weeks prior to the September movement, Indo-American relation was almost completely crushed. In his telegram to the Embassy at
Sukarno’s bluff in July 1965 to explode an atomic bomb sent another red-code to
Amid this heating period, the September coup took place.
Did CIA Plot the Coup?
It is a long speculation among Indonesians that CIA has engineered the September coup attempt in order to raise the public hatred toward the communists. This suspicion is not without ground. Several documents showed compelling indications leading to such direction.
Since January 1965,
An assessment prepared by
“[I]f Sukarno lives on for some time to come, the chances of the Communist Party (PKI) to assume power will probably continue to improve… Should Sukarno leave the scene in near future, we believe that the initial struggle to replace him would be won by Army and non-Communist elements, though Communists would continue to play an important role… unless the non-Communist leaders displayed more backbone, effectiveness, and unity than they have to date, the chances of eventual PKI dominance of Indonesia would quickly mount.”[20]
Another interesting indication is provided by a memorandum prepared for the 303 Committee, a
The objective of this operation was stated very clear: To halt the PKI and Red Chinese Government’s influence on Indonesian foreign and domestic policies, and to simultaneously strengthen the non-Communist elements in
The memorandum noted that this operation had been approved by the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs, the US Ambassador to Indonesia, and then by the 303 Committee. It also noted that a CIA official urged the 303 Committee to establish “a larger political design or master plan to arrest the Indonesian march into the Chinese camp” considering that the loss of
Deputy Chief of
Five months before the Gestapu broke out, in his report to President Johnson in April 1965, Ambassador Ellsworth Bunker wrote that the succession fight had started in
On the same tone with the
“If Sukarno dies or become incapacitated in the next year or so, the immediate successor government would probably be an ostensibly non-Communist coalition. The military would almost certainly exercise greater authority than at present, but would be unlikely to risk civil war to initiate a roll back of the Communists. Indeed, the Communists are already so entrenched that they could probably not be denied an important share in any successor government.”[25]
To be noted, this estimate was prepared by the CIA and the intelligence organizations of the Departments of State, the Department of Defense, and the National Security Agency; and was approved by the members of the US Intelligence Board.
In this regard, one could reasonably imply that CIA and other
Four weeks before the September 30 Affairs taking place, another intelligence report bolstered such speculation. The Special National Intelligence Estimate even saw that the fall of
“If Sukarno lives, it is possible that in two or three years the Indonesian state will be sufficiently controlled by the Communists to be termed a Communist state, even though Sukarno remains the acknowledged leader... Sukarno’s
Nonetheless, digging the FRUS documents and other archives, I found no solid evidence to establish a direct link between those operations with the September coup attempt and to unveil the CIA’s role in plotting it. Instead, many of those revealed the
The next denial is revealed by a telephone conversation record between acting Secretary of State Ball and Deputy Director of CIA Richard Helms on
Ambassador Jones’ letter to Assistant Secretary for Far Eastern Affairs William Bundy unveils an interesting fact. Written on
Later, at a historical conference discussing
One of the obvious means employed by the
| 1963 | Requested for 1964 | Present 1964 |
AID-technical assistance to civil groups, police and officers engaged in civic action, and malaria eradication | $19.6 | $29.4 | $12.9 |
MAP-weapons, communications, training | $16.6 | $16.4 | $2.1 |
Loan support for stabilization | $17.0 | $40.0 | 0.0 |
TOTAL | $53.2 | $85.8 | $15.0 |
* in million
Easy to predict this move had successfully exacerbated the country’s economy and created a hard pressure to Sukarno’s administration. On the other hand, the aid allocation was shifted to anti communist elements in the Indonesian Army. In the period 1962-65, the amount of US military aid was about $39.5 million, much higher than that of 1949-61 with $28.3 million in total.[34]
Beside that, the documents I examined can only unveil the CIA operation after the September coup attempt. One of them is provided by Ralph McGehee’s confession. McGehee, an ex CIA officer, admitted to have once read a top secret CIA report on the agency’s role in provoking the PKI annihilation after the September movement. One of the agency’s roles was steering public opinion against communism. McGehee explained:
“The Agency seized upon this opportunity [Suharto’s response to Gestapu] and set out to destroy the P.K.I…. [eight sentences deleted]…. Media fabrications played a key role in stirring up popular resentment against the P.K.I. Photographs of the bodies of the dead generals—badly decomposed—were featured in all the newspapers and on television. Stories accompanying the pictures falsely claimed that the generals had been castrated and their eyes gouged out by Communist women. This cynically manufactured campaign was designed to foment public anger against the Communists and set the stage of a massacre.”[35]
McGehee explained that this kind of media operation was typical to CIA. The agency’s operation in
A telegram sent from the Department of State to the
Other than such media operation, I could not find any compelling proof to support a notion that was the CIA who directly plotted the September coup.
Moreover, during the first days after the coup occurred, it seemed that the
Another lead, although it was obvious that the
Based on this consideration,
Instead of revealing a proof of the CIA’s plot on the September coup, other declassified documents pointed the finger to other directions. One of them accused
Another center of the debate surrounding the Gestapu is whether the
The FRUS documents clearly revealed a fact that the
In his letter to the Washington Post, on
Interestingly, this contradicts several interviews with the embassy top officials at that time. In an interview on
“A sanitized [i.e. Embassy attribution removed] version of the lists in A-398 has been made available to the Indonesian Government last December [1965] and is apparently being used by Indonesian security authorities who seem to lack even the simplest overt information on PKI leadership at the time (lists of other officials in the PKI-affiliates, Partindo and Baperki were also provided to GOI officials at their request).”[50]
A bulk of FRUS documents provides another confirmation. Between December 1965 and August 1966 the US Embassy at
The assistance provided including tactical communication equipments, small arms of non-US origin, medical supplies, other logistical supports such as rice, and even money. In his telegram sent to the Department of State, Ambassador Green confirmed “we provide Malik with fifty million rupiahs requested by him for the activities of the Kap-Gestapu movement [1-1/2 lines of source text not declassified].”[52] Kap-Gestapu was a civilian group linked to the Army that launched massive raids to PKI members, particularly in
In regard the communication equipments, the objective of providing them was clearly stated “to provide a continuity of communications among the various Army units and their anti-Communist leaders and between certain of these leaders and US elements.”[53] This may provide a compelling foundation to a speculation that by providing such means US also greatly benefited by gaining access to the vital Army internal communication, particularly in intercepting their moves to haunt the Communists. And, one therefore can fairly concludes that
Not only providing the list and other forms of assistance, evidence also showed that
As well, the Medan Consulate was not unaware of the potential atrocity and of the fact that the murder also included many common people. In the same telegram, Consul Theodore Heavner inserted his comments as follow:
“Attitude of Pemuda Pan[c]asila leaders can only be described as bloodthirsty. While reports of wholesale killings may be greatly exaggerated, number and frequency such reports plus attitude of youth leaders suggests that something like real reign of terror against PKI is taking place. This terror is not discriminating very carefully between PKI leaders and ordinary PKI members with no ideological bond to the party.”[55]
Was the list a determinant factor causing the killing? Historians are still on dispute in determining how significant the US lists’ role in aiding the massacre in the aftermath of the September movement. Here, I would argue that the more significant impetus of the killings rooted on a long conflict between the Communist and Muslims in the grass-root level.
Hefner’s classical study on a peasant-society of Mountain Java in rural Pasuruan,
In these circumstances, fierce competitions between the two subsets of society to gain controls over the political, religious and means of production were inevitable. The tension mounted in late 1963, less than two years before the Gestapu broke out, when PKI called for a land reform as a part of their strategy to expand their political basis in the rural areas. Muslim party leaders who owned the vast farming lands perceived this move as an assault to their political-religious-economic interests. And many studies noted that
Muslims’ Jihad Against the Communist
Examining the FRUS documents focusing on the September movement, from October 1965 to March 1966, it is obvious that the
The American foreign policy was not yet in a direction toward the US-Mujahedin relationship in
Of the sixty-four FRUS documents examined, none a single significant part were devoted to elaborate a pivotal role of Islamic movement activists in cracking and hunting down the PKI members. All analyses almost neglected Muslims and put them as no more than a category of communist hunter in the aftermath of the Gestapu. For example, in a telegram from the US Consulate in
Those documents even barely elaborate the role of Islamic parties and institutions. Only once the telegram from the US Embassy explicitly identified two major Islamic organizations, Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. This is interesting to underline considering that in the Indonesia-FRUS documents regarding the preceding period, the key role of Islamic institution in fighting communism was recognized, even very modestly. A secret intelligence memorandum dated on
The
More interestingly, at least twelve years earlier the
NU was the only major Islamic party in
Muslims’ opposition to communism had even been flagged far long before. Masjumi, another Islamic party, denounced communists as kafir (infidel). They openly attacked the anti-religious nature of communism by using Chou En-lai’s speech at the 1955 Bandung Asian-African Conference stating, “We Communists are atheists.”[67]
US Support on Suharto’s Militaristic Regime
The next puzzle pertains to the
US’s favor on the Indonesian Army was developed under some reasons. The first explanation is, as elaborated before, the firm anti-communist standing of its top leaders. The army leaders had a long record in opposing the PKI. In addition, some army leaders undoubtedly viewed Communism as an ideology that was essentially evil and alien to the “Indonesian way of life.”
The second reason is more important. After PKI was cornered, the Army emerged as the most plausible option for the
Moreover,
However, the FRUS and other documents also revealed that this support was given not without reservation. The
Clearly,
Conclusions
When the dust settled, a clear picture emerged: The 1965 abortive coup led to one of the
Only three months after the abortive coup took place, the Embassy received payment for damage to
Not merely acting as a neutralist country as previously predicted, Suharto’s
Sukarnos’ axis with
Apparently, the American government took advantages of the 1965 September momentum. Yet, this paper found no evidence that it played an active role, such as instigating the coup attempt. CIA’s involvement was rather indirect and took a form of ex post factoplaying up the brutality of September 30 rebels. The conversation records during the first days after the September coup also indicated that the
Another
In battling Indonesian communist,
In that period, eliminating the Communist influence is the top priority of the
* * *
References
Cavanagh, Terry. “Lessons of the 1965 Indonesian Coup.” World Socialist Website (1995). http://www.wsws.org/exhibits/1965coup/coup-1.htm (accessed
“CIA Stalling State Department Histories.” The National Security Archives, (
Coll, Steve. Ghost Wars: The Secret History of the CIA,
Feith, Herbert. The Indonesian Elections of 1955.
Head, Mike. “
Hefner, Robert W. The political economy of Mountain Java: an interpretative history.
Herring, George C. America’s Longest War: The
Howland, Richard Cabot, “The Lessons of the September 30 Affair.” Studies in Intelligence 14 (Fall 1970): 13-28.
Jensen, K.M. Origins of the Cold War: The Novikov, Kennan, and Roberts ‘long telegrams’ of 1946, revised ed.
Kadane, Kathy. “Ex-agents Say CIA Compiled Deaths Lists for Indonesians: After 25 Years, Americans Speak of Their Role in Exterminating Communist Party.” States News Service, 1990. http://www.namebase.org/kadane.html (accessed
Kadane, Kathy. “Marshall Green: ‘When We Were in Indonesia We Were Very Careful Not To Be Saying This Kind of Thing,’” n.d. http://www.antenna.nl/wvi/eng/ic/pki/kadane/kadane.html (accessed
NSC (US National Security Council).
Palmier, Leslie. Communists in
Scott, Peter Dale. “The
* * *
[1] Memorandum for President Johnson, (Washington, October 1, 1965, 7:20 a.m.).
[2] Intelligence Memorandum: The Upheaval in
[3] “CIA Stalling State Department Histories,” The National Security Archives, (July 27, 2001), http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB52/ (accessed
[4] Howland.
[5] Peter Dale Scott, “The
[6] George C. Herring. America’s longest war: The United States and Vietnam, 1950-1975, 4th ed. (
[7] Richard Cabot Howland, “The Lessons of the September 30 Affair.” Studies in Intelligence 14 (Fall 1970): 13. Nevertheless, as proven later, the domino theory was invalid. In responding to President Johnson’s asking to examine the correlation between the post-Gestapu situation in Indonesia and the US policy on Vietnam, Deputy Director of CIA Richard Helms stated, “[W]e have searched in vain for evidence that the US display of determination in Vietnam directly influenced the outcome of the Indonesian crisis in any significant way’ and that the September coup “appears to have evolved purely from a complex and long-standing domestic political situation.” This is revealed from the Intelligence Memorandum, OCI No. 0815/66, (May 13, 1966) drawn from Johnson Library, National Security File, Country File, Indonesia, Vol. VI, 11/65-5/66.
[8] Telegram from the Embassy in
[9] Special National Intelligence Estimate.
[10] Special National Intelligence Estimate.
[11] US National Security Council.
[12] Memorandum from Secretary of State Rusk to President Johnson, (Washington, August 30, 1964).
[13] Telegram from the Embassy in
[14] Special National Intelligence Estimate, SNIE 55-65, (Washington, September 1, 1965).
[15] Leslie Palmier, Communists in
[16] See Memorandum of Conversation, SecDel/MC/50, (New York, December 11, 1964, 10 a.m.), Memorandum from Director of the Unites States Information Agency Rowan to Secretary of State Rusk, (Washington, February 18, 1965), and Memorandum from the Under Secretary of State (Ball) to President Johnson, (Washington, March 18, 1965).
[17] Telegram from the Department of State to the Embassy in
[18] Telegram from the Department of State to the Embassy in Indonesia, 435, (Washington, September 10, 1965, 8:08 p.m.); and Memorandum from James C. Thomson, Jr., of the National Security Council Staff to President Johnson, (Washington, September 14, 1965, 8:30 p.m.).
[19] Memorandum from the Director, Far East Region (Blouin) to the Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs (McNaughton), I-25070/65, (Washington, August 3, 1965); and Memorandum from the Deputy Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs (Barber) to the Assistant Secretary of Defense (McNaughton), I-25237/65, (Washington, August 11, 1965). In his assessment regarding this development, Deputy Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs Arthur W. Barber analyzed that
[20] Special Memorandum Prepared by the Director of the Office of National Estimates of the Central Intelligence Agency (Kent), No. 4-65, (Washington, January 26, 1965).
[21] Memorandum Prepared for the 303 Committee, (Washington, February 23, 1965). The phrase “another
[22] Ibid.
[23] Telegram from the Embassy in
[24] Report from Ambassador Ellsworth Bunker to President Johnson, (Washington, April 26, 1965).
[25] National Intelligence Memorandum, NIE 54/55-65, (Washington, July 1, 1965).
[26] Special National Intelligence Estimate, SNIE 55-65, (Washington, September 1, 1965).
[27] Footnote in Memorandum from Chester L. Cooper of the National Security Council Staff to the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy), (Washington, March 13, 1965).
[28] Ball Papers, Telephone Conversation,
[29] “Editorial Note,” in
[30] Ibid.
[31] “Editorial Note,” in
[32] Memorandum Prepared by the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy): Memorandum on
[33] Memorandum from Secretary of State Rusk to President Johnson, (Washington, January 6, 1964).
[34] Scott.
[35] Ralph McGehee, “The CIA and the White Paper on
[36] Telegram from the Department of State to the Embassy in
[37] Memorandum of Telephone Conversation Between Acting Secretary of State Ball and Secretary of Defense McNamara, (Washington, October 1, 1965, 9:30 a.m).
[38] Telegram from the Embassy in
[39] Intelligence Memorandum: The Upheaval in
[40] Memos, 10/65-11/65,
[41] Telegram from the Embassy in
[42] Report from Ambassador Ellsworth Bunker to President Johnson, (Washington, April 26, 1965).
[43] Telegram from the Department of State to the Embassy in
[44] Memorandum from the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to President Johnson, (October 25, 1965, 11:30 a.m).
[45] Telegram from the Embassy in
[46] Peter Dale Scott, “The
[47] Howland, 23.
[48] “Editorial Note,” in
[49] Kathy Kadane, “Marshall Green: ‘When We Were in Indonesia We Were Very Careful Not To Be Saying This Kind of Thing,’” n.d, http://www.antenna.nl/wvi/eng/ic/pki/kadane/kadane.html.
[50] “Editorial Note,” in
[51] Editorial Note in
[52] Telegram from the Embassy in
[53] Memorandum prepared for the 303 Committee, (Washington, November 17, 1965).
[54] Telegram from the Consulate in
[55] Ibid.
[56] Robert W. Hefner, The Political Economy of Mountain Java: An Interpretative History (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1990).
[57] At that time, NU was also a religious institutions and as well a political party.
[58] Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA,
[59] Telegram from the Consulate in
[60] Hefner.
[61] Intelligence Memorandum, OCI No. 2057/64, (
[62] Telegram from the Consulate in
[63] Intelligence Memorandum, OCI No. 2943/65, (Washington,
[64] Scott.
[65] After the first 1955 general elections, the second one was held in 1971 under Suharto’s regime.
[66] Herbert Feith, The Indonesian Elections of 1955, (Ithaca, New York: Cornell University, 1971).
[67] Ibid.
[68] For this sort of allegation, see for instance: Mike Head, “US Orchestrated Suharto’s 1965-66 Slaughter in
[69] Memorandum from the Joint Chiefs of Staff to Secretary of Defense McNamara, JCSM-909-65, (Washington, December 30, 1965).
[70] Intelligence Memorandum: The Upheaval in
[71] Telegram from the Embassy in
[72] Telegram from the Department of State to the Embassy in
[73] Bromley Smith, Memorandum of Conversation, (Washington, January 22, 1965, 10 a.m.-12:40 p.m.).
[74] Telegram from the Department of State to the Embassy in
[75] Enclosure of memorandum from Secretary of State Rusk to President Johnson, (Washington, August 1, 1966).
[76] Memorandum from the Director of the Office of Southwest Pacific Affairs (Cuthell) to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Bundy), (Washington, November 3, 1965).
[77] Intelligence Memorandum: Indonesian Army Attitudes toward Communism, OCI No. 2943/65, (Washington,
[78] Ibid.
[79] Telegram from the Embassy in
[80] Conversation between President Nixon and National Security Adviser Henry Kissinger and Between President Nixon and Secretary of State William Rogers, Respectively, (
[81] Attachment on the Memorandum from the President’s Special Assistant (Rostow) to President Johnson, (Washington, June 8, 1966, 2:35 p.m.).
[82] Telegram from the Embassy in